Berita Viral Terbaru

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa mandeknya pembangunan di daerah bukanlah hanya karena tdk ada biaya pembangunan.
Sebab biaya dari pemerintah pusat selamanya mengucur ke daerah melalui dana transfer daerah dan dana desa.

Tetapi kata wanita yang acapkali di panggil Ani itu, masih tetap ada beberapa cerita klasik mengenai pembangunan di daerah yang mandek dengan alasan kekurangan biaya.
 " Kan ironis di satu segi kelebihan biaya, namun di segi lain tadi bapak-ibu ada cerita sekolah masihlah kaya kandang kambing, satu segi ada cerita kekurangan gizi, " kata Ani waktu rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (31/8/2016).
 " Ini bukanlah bab kekurangan uang, ada uang namun tdk digunakan ditempat yang harusnya digunakan. Pada akhirnya rakyat yang menanggung, " lanjut wanita berumur 54 tahun itu.
Dari pengalaman lihat banyak negara, Ani menilainya masalah pembangunan di Indonesia masihlah tergolong bagus.

Sebab sebenarnya Indonesia mempunyai sumber daya dana di dalam masalah pembangunan. Adapun beberapa negara malah punya permasalahan pada pembangunannya, namun tdk mempunyai sumber daya dana yang cukup untuk merampungkan masalah khusus.
Walau transfer daerah serta dana desa digelontorkan pemerintah pusat, banyak daerah yang lamban lakukan penyerapan.
Sampai akhir Juli 2016 selanjutnya, biaya yang mengendap di bank-bank daerah masihlah Rp 224 triliun atau naik Rp 9, 9 triliun dari posisi Juni 2016.
Tahun depan, pemerintah akan tambah memetakan semuanya dana transfer ke orang-orang miskin di daerah untuk lihat apa sajakah yang mereka peroleh.
Jangan pernah papar Ani, keadaan penduduk miskin tdk lebih baik walau sebenarnya biaya kesehatan, pendidikan, transfer langsung, sampai Pertolongan Operasional Sekolah (BOS) senantiasa mengucur.
 " Uang itu satu hal ya, namun harus ada peluang mutu sekolah mesti diperbaiki, kwalitas sanitasi mesti diperbaiki, serta yang lain-lain, " kata mantan Direktur Bank Dunia itu.
Terlebih dulu, beberapa Anggota Komisi XI mengeritik langkah Ani menahan biaya transfer ke daerah Rp 70, 1 triliun dan dana desa Rp 2, 8 triliun. Penundaan pengucuran biaya itu dinilai bakal punya pengaruh besar pada daerah, khususnya desa.



sumber : http://share-publik.blogspot.com/2016/09/haru-sri-mulyani-mengungkapkan-kondisi.html